Lily Allen - Smile


Lily Allen - Smile

Jumat, 25 Januari 2013

Banjir Menurut Aspek Politik Dan Geografis (BI SS 2012)


Banjir yang terjadi di DKI Jakarta beberapa hari yang lalu telah melumpuhkan seluruh kegiatan yang seharusnya terjadi di lingkungan tersebut. Mulai dari kegiatan ekonomi, sosial, politik dan budaya. Menurut relief permukaan dataran di Propinsi DKI Jakarta, memang empat puluh persen atau sekitar 24.000 hi dari seluruh wilayah DKI Jakarta merupakan dataran yang lebih rendah dari permukaan laut. Dataran rendah ini dialiri oleh 13 sungai yang muaranya di laut Jawa (arsip BNPN, update 16 Januari 2013). Selain itu, tata kota yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan dan tata guna lahan, akibat pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk semakin tinggi menyebabkan daya defensifitas lahan terhadap banjir menjadi rusak. Dari perpaduan faktor geografis dan tingkat perkembangan penduduk kota inilah yang menyebabkan Jakarta semakin rentan terkena bahaya banjir. 

Secara historis sejak tahun 1918 Jakarta mengalami banjir besar, dengan ketinggian debit air sampai setinggi dada manusia, pada saat itu pemerintah kolonial sudah menerapkan kanalisasi banjir yang disebut kanal barat pada tahun 1922 dan kanal ini cukup berhasil untuk mengalihkan volume air dari sungai yang melewati kota jakarta. Namun tata kelola air pada masa itu keberhasilannya karena jumlah penduduk yang masih sedikit dan tata kota yang masih sederhana. Permasalahan dewasa ini muncul sejak perluasan pemukiman dan sentra industri besar-besaran di Jakarta. Dalam studi ilmu politik kota, spasial menjadi persoalan penting dalam mengelola tata kota. Menurut para ahli politik kota, mengatakan bahwa Jakarta adalah salah satu bentuk kegagalan penerapan distribusi geospasial.

Ditambah dengan letak kota Jakarta yang berbatasan langsung dengan laut, kondisi ini juga akan menambah resiko degradasi lahan pemukiman dan lahan produktif Jakarta. Fenomena perubahan iklim global memberikan efek langsung di kota Jakarta, kenaikan debit air laut dan penurunan tanah menjadi persoalan besar di beberapa tahun kemudian. Sudah saatnya persoalan geospasial menjadi isu strategis di jajaran pemerintah dan masyarakat. Kondisinya sekarang adalah beberapa tindakan yang beriringan dengan banjir bersifat simulatif. Artinya hanya pada saat banjir seluruh elemen masyarakat, media, dan aktor kota mulai bertindak, dalam mitigasi bencana, sebenarnya upaya preventif dan kewaspadaan itu lebih di tekankan terlebih dengan perhitungan resiko gangguan pelayanan publik.

Memang sejak 2007 Pemerintah Propinsi DKI Jakarta telah menyusun rencana kerja khusus untuk menangani masalah banjir, salah satunya adalah kanal timur, dengan pertimbangan akan mengurangi banjir di kawasan Timur dan Utara Jakarta, namun dengan kondisi curah hujan dan volume awan pembawa uap air di bagian jawa barat dan jakarta cukup tinggi, lagi-lagi upaya ini menjadi tidak efektif. Sistem drainase secara keseluruhan dan pemanfaatan DAS (Daerah Aliran Sungai) sebetulnya bisa di aplikasikan dalam kaitannya dengan Geospasial, tata kota dan distribusi spasialitas harus benar benar menjadi proyek besar berkepanjangan. Persoalan DAS  yang beralih fungsi menjadi pemukiman dan Industri harus di kembalikan sesuai fungsinya, hutan sebagai salah satu fungsi serapan bisa menjadi upaya jangka panjang yang harus terealisasikan. Genangan air di dataran rendah akibat pemasangan beton di atas tanah sebagai elemen pembangunan infrastruktur ini sangat merugikan, karena struktur tanah yang tertutupi  akan kehilangan daya serapnya terhadap air. Alternatif solusi yang bisa diambil adalah pemasangan biopori di spot genangan banjir dan sumur serapan, selain berfungsi mengurangi banjir juga akan menjadi cadangan air di musim kemarau atau alokasi budidaya yang memanfaatkan air.

Perlu diketahui demografi Jakarta semakin hari semakin tinggi, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor pertumbuhan, yakni, jumlah migrasi masuk yang lebih besar daripada migrasi keluar. faktor peningkatan kelahiran alamiah. Pengintegrasian wilayah-wilayah pedesaan di Provinsi Jawa Barat dan Banten menjadi bagian administrasi politik Kota Jakarta, sehingga warga yang tinggal di kawasan ”pinggiran” ini praktis menjadi bagian dari penghuni wilayah Jakarta. Permasalahan ini memang pelik, namun bisa diselesaikan dengan prinsip otonomi daerah yang meluas, serta optimalisasi pertumbuhan kota-kota satelit di sekitar Jakarta, kependudukan ini murni simulatif agar demografi sosial ekonomi bisa dialihkan dari Jakarta ke luar. Dengan begitu persoalan pemanfaatan spasial menjadi lebih ringan. 

Hemat kata dalam permasalahan ini, banjir mencakup segala aspek kehidupan, merambah menjadi multidimensional, pemerintah saja tidak akan mampu menanggulanginya sendiri. Masyarakatlah yang harus turut membantu dengan melakukan upaya kultural yang bersahabat dengan alam, dalam istilah geografi yang cocok untuk berdamainya manusia dengan alam adalah kearifan lokal. Jika ditataran kebijakan konsep ecopolitics akan sesuai untuk menjadi salah satu alternatif dalam memberikan elaborasi konkret mengenai banjir di Jakarta. Alam punya caranya sendiri untuk menghukum manusia dan melindungi dirinya, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk bersahabat dengan alam.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar