Lily Allen - Smile


Lily Allen - Smile

Jumat, 05 Juli 2013

BLSM : Demi Rakyat Atau Demi Partai Politik

Banyaknya penyimpangan yang ditemukan dalam penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dinilai sebagai kecerobohan pemerintah dalam mempersiapkan program tersebut.

Pakar Kebijakan Publik, Andrinof Chaniago menilai carut marutnya penyaluran BLSM terjadi karena pemerintah terlalu menyepelekan kesalahan yang pernah terjadi pada pembagian BLSM (dulu disebut BLT) pada tahun 2005 dan 2008. "Tidak mengherankan jika dalam waktu singkat, pembagian BLSM sudah banyak penyimpangan yang ditemukan. Pemerintah ini sok sigap, sok cepat tapi menyepelekan kelemahan yang pernah terjadi," ujar Andrinof saat dihubungi Okezone, Minggu (30/6/2013) malam.

Menurutnya, banyaknya kriteria pemerima BLSM yang menyimpang karena kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap program pro rakyat ini. "Ini aneh, tiba-tiba langsung dibagikan, tidak ada sosialisasi, ingin menunjukan kecakatan namun pada akhirnya ceroboh. Hanya asal mendata padahal banyak kriteria yang menyimpang. ini persiapannya lemah," ungkapnya.

Dia berharap, pemerintah membuat wadah pengaduan bagi masyarakat yang menemukan penyimpangan kriteria penerima BLSM. Selain itu, pemerintah diharap melakukan pendataan ulang pada pembagian berikutnya. "Saya menghimbau pada masyarakat melakukan kontrol sendiri, melaporkan ada yang penyimpangan dan juga melaporkan jika ada warga yang berhak menerima BLSM tapi tidak terdata kepada ketua RT/ RW, kelurahan, kecamatan," jelasnya.

Pro kontra Bantuan Langsung Sementara Tunai terus bergulir. Dalih pemerintah bahwa program ini demi membantu rakyat miskin dipertanyakan, karena faktanya ada upaya sistematis menjadikan program ini alat jualan politik. "Sudah terjadi menteri-menteri yang duduk di kabinet yang juga jadi caleg membagikan atau memantau distribusi BLSM di daerah pemilihannya,” ujar Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Mercu Buana, Dr Heri Budianto, kepada Okezone di Jakarta, Rabu (26/6/2013).

Heri lantas mencontohkan aksi Jero Wacik di Bali, Roy Suryo di Yogyakarta, Tifatul Sembiring di Medan, dan Salim Segaf Aljufri di Makassar. Meski berdalih mengawasi distribusi BLSM, namun sulit menampik ada keuntungan politik yang didapatkan para menteri di atas. "Sulit sekali menerima penjelasan pemerintah dan parpol berkuasa, yang mengatakan BLSM tak ada motif politik. Buktinya politik belas kasih masih sangat kental menjadi komoditas politik,” cetusnya.

“Disinyalir kuat program ini menjadi instrumen politik pemerintah untuk menarik simpatik publik. Pesan politik sangat kuat mewarnai distribusi BLSM kepada masyarakat miskin,” Heri menambahkan.

Dalam kesempatan ini, Heri juga mengkritik akurasi data pemerintah tentang jumlah orang miskin dan persebarannya di Indonesia. Akibatnya, terjadi konflik horisontal di sejumlah daerah yang dipicu pembagian BLSM. “Masak ada PNS mendapatkan BLSM? Ini menunjukkan data masyrakat miskin yang dimiliki pemerintah meleset. Untuk itu pemerintah harus segera mengambil tindakan nyata, dengan cara mengkonfirmasi data yang ada dengan kenyataan lapangan. Tidak bisa BLSM langsung diberikan kepada yang tidak berhak menerimanya. Kalau ini terjadi, akan semakin membuat ketidakpercayaan masyarakat akan program pemerintah ini tepat sasaran atau tidak,” pungkasnya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar